Tulungagung – Dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung menyelenggarakan Focused Group Discussion (FGD) di pada Jum’at siang (15/07/2022).
Bertempat di Aula Lantai 6 Gedung KH Arief Mustaqiem, kegiatan tersebut mengambil tema Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. FGD tersebut diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) se-Eks Karesidenan Kediri, yakni KPUD Kota Blitar, KPUD Kabupaten Blitar, KPUD Kabupaten Tulungagung, KPUD Kabupaten Trenggalek, KPUD Kabupaten Kediri, KPUD Kota Kediri dan KPUD Kabupaten Nganjuk.
Plt. Deputi Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Bappenas, Dr. Ir. Slamet Sudarsono, MPP dalam sambutan sekaligus opening speech menyampaikan bahwa melali FGD ini pihaknya dari Bappenas ingin melihat lebih dekat persiapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilukada serentak di tingkatan KPUD Kabupaten.
Menurut Slamet, pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada Serentak Tahun 2024 sudah semakin dekat. Pihaknya mengaku saat ini sedang dalam proses penyusunan kerangka kerja dan kerangka anggaran pada tahapan di tahun 2023 dan pelaksanaannya di tahun 2024. Oleh sebab itu yang menjadi pertimbangan penting dan esensial adalah evidence-based policy.
“Artinya kebijakan-kebijakan yang harus mengacu kepada bukti-bukti trusted ya, bukti-bukti empirik yang ada di lapangan,” kata Slamet.
Menurutnya, kalau perencanaan disusun dengan tanpa mempertimbangkan atau tanpa mengetahui kondisi tersebut akan beresiko. Dengan demikian sekencang perencanaan itu disusun juga harus disusul dengan monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu pihaknya merencanakan monitoring yang terus menerus meskipun masih dalam proses perencanaan.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam dalam sambutannya menyampaikan rasa terimakasih kepada tim dari Bappenas RI yang menghelat kegiatan di Jawa Timur terutama terkait pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada tahun 2022.
Selanjutnya Choirul Anam menyebutkan bahwa Daftar Pemilih Tetap di Jawa Timur itu terbanyak kedua setelah Jawa Barat yakni kurang lebih 37 juta. Jumlah tersebut merupakan kurang lebih 16 persen dari seluruh DPT secara nasional. Oleh karena itu menurutnya ini strategis terutama terkait bagaimana Pemilu maupun Pemilukada bisa berjalan dengan baik.
“Alhamdulillah pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Jawa Timur selama ini terlaksana relatif kondusif. Namun bukan berarti tidak ada persoalan,” kata Anam.
Tapi jika dibandingkan dengan daerah lain, kata Anam, Jawa Timur yang mungkin bagi banyak orang dianggap sebagai daerah yang berat, kontestasi yang berat juga permasalahan juga mini. Misalnya pada tahun 2019, dari 131.175 TPS, Jawa Timur hanya terdapat 23 TPS yang mengharuskan adanya pemungutan suara ulang. Ini membuktikan bahwa di Jawa Timur ini proses-proses kontestasi dalam hal ini terkait Pemilu juga cukup luar biasa dan tidak terlalu banyak pelanggaran. Ini tentu juga karena adanya kerjasama baik antara KPU, Bawaslu dan juga seluruh stakeholder di Jawa Timur.
Di bagian lain, Anam menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada serentak pada tahun 2024. Diantaranya sarana dan prasarana di mana pada pelaksanaan Pemilu saat ini cukup melibatkan aplikasi, jadi perlu adanya penyiapan yang baik tentang jaringan.
Selain itu, Choirul Anam juga menyampaikan bawah KPUD Provinsi Jawa Timur juga telah melakukan berbagai kerjasama multipihak sebagaimana yang diinginkan oleh Bappenas, termasuk dengan kampus. Dalam hal tersebut diharapkan memungkinkan adanya KKN yang tidak harus ke desa tertentu namun mahasiswa dilibatkan dalam pelaksanaan Pemilu. Dalam hal ini Choirul Anam juga menyebut beberapa kampus yang telah menyelenggarakan KKN tematik di mana mahasiswa dilibatkan dalam proses Pemilukada.
“Kemarin KPU RI juga sudah melakukan semacam MoU dengan Kementerian DIKTI,” kata Choirul Anam.
Setelah opening speech dan sambutan, acara kemudian dilanjutkan ke acara inti yakni Focused Group Discussion (FGD) Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 dengan narasumber antara lain: Deputi Administrasi Bawaslu RI, Drs. F.E. Tiar Sirait, M.H., M.E., M.Si., Deputi Administrasi KPU RI, Dr. Ir. Purwoto R. Hidayat, MDM; Kepala Kesbangpol Jawa Timur, R. Heru W. Santoso, MM; Kepala Bappeda Jawa Timur, Ir. M. Yasin, M.Si., pakar sosial politik dari Universitas Brawijaya Malang, Wawan Sobari, Ph.D., dan dimoderatori oleh Abdul Ghofur, SS., M.Si (Tenaga Ahli Kajian Evaluasi Ex-Ante Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024).
Acara selengkapnya FGD tersebut dapat disaksikan di Channel Youtube SATU Televisi. (sin)