Tulungagung—Dalam forum tahunan International Partnership on Religion and Sustainable Development (PaRD) 2025 yang digelar di Istanbul, Turki, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, memaparkan peran agama dalam ketahanan pangan di Indonesia. Menurut beliau, aspek spiritual dan moral dalam agama memiliki posisi strategis untuk memperkuat sistem pangan nasional agar lebih adil, berkelanjutan, dan manusiawi.
Dalam forum internasional tersebut, Sekjen Kemenag RI memaparkan tema “Food Security and the Role of Religion: Lessons from Indonesia” yang menyoroti pentingnya peran nilai-nilai keagamaan dalam membangun sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan sosial.
Dalam pemaparannya, Sekjen Kemenag menekankan bahwa kebijakan pangan tidak boleh semata-mata berorientasi teknokratis dan ekonomis — melainkan harus menyentuh nilai-nilai etika dan sosial. Ia menyebutkan bahwa agama dapat memberikan kerangka nilai yang mengatur perilaku konsumsi, distribusi, dan kelestarian sumber daya alam.
Selain itu, Kamaruddin Amin juga mengajak negara-negara peserta forum untuk saling berbagi praktik terbaik dalam harmonisasi standar halal internasional guna mendukung perdagangan dan keamanan pangan global.
Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (UIN SATU Tulungagung), Prof. Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I., menyampaikan apresiasi atas paparan tersebut.
“Paparan Prof. Kamaruddin Amin menegaskan bahwa ajaran agama memiliki kontribusi nyata dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Nilai-nilai seperti halal dan tayyib, kepedulian terhadap sesama, serta etika untuk tidak berlebih-lebihan adalah bagian dari ajaran agama yang relevan dengan tantangan global saat ini,” ujar Prof. Abd. Aziz.
Lebih lanjut, Rektor menyebut bahwa integrasi nilai keagamaan dalam kebijakan pangan selaras dengan semangat ReliGreen yang sedang dikembangkan di UIN SATU Tulungagung.
“UIN SATU berkomitmen untuk menjadi bagian dari upaya tersebut, baik melalui penelitian, pendidikan, maupun pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial,” tambahnya.
Menurut Prof. Abd. Aziz, forum PaRD menjadi wadah penting untuk memperkuat kolaborasi global lintas agama dan negara dalam mengatasi persoalan kemanusiaan, termasuk krisis pangan dan perubahan iklim.
“Kami bangga bahwa Indonesia, melalui Kementerian Agama, tampil membawa perspektif yang menempatkan agama bukan hanya sebagai aspek moral, tetapi juga sebagai kekuatan transformasi sosial dalam pembangunan,” tutup Rektor UIN SATU Tulungagung.
Forum PaRD 2025 sendiri diikuti oleh berbagai delegasi dari lembaga pemerintahan, organisasi keagamaan, akademisi, serta mitra pembangunan internasional. Melalui forum ini, Indonesia kembali menegaskan perannya sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar yang aktif mengarusutamakan nilai-nilai keagamaan dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs).